Nagan Raya - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Provinsi Aceh, bersama Tim Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) dalam rangka pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Nagan Raya.
Kegiatan ini turut didampingi oleh Tim Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Aceh dan berlangsung di ruang rapat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Rabu (15/05/2024).
Dalam Kesempatan itu, Pj. Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas, AP., S.Sos., M.Si yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. H. Ardimartha memaparkan kesiapan Kabupaten Nagan Raya dalam membentuk MPP.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan SK Bupati Nagan Raya Nomor 100.3.3.2/443/Kpts/2023 tentang pembentukan Tim percepatan penyelenggaraan MPP Kabupaten Nagan Raya, telah dibentuk 3 kelompok kerja (Pokja) yang menangani berbagai aspek MPP.
"Pokja pertama menangani urusan hukum dan kerja sama lembaga, Pokja kedua terkait pembangunan dan penataan prasarana serta Pokja ketiga menangani pengembangan SDM, publikasi, teknologi informasi, kesekretariatan dan umum," jelas Sekda Ardimartha.
“Ada sejumlah tahapan persiapan yang telah dilakukan, termasuk koordinasi dengan instansi terkait, pemilihan gedung, dan survei ke MPP Aceh Besar dan Banda Aceh,” tambahnya.
Rencana Soft Launching pada Desember 2024
Menurut Sekda, pada tahap awal, MPP Nagan Raya akan menempati 1 lantai gedung yang akan direnovasi. Anggaran untuk renovasi telah dialokasikan dalam APBK Nagan Raya Tahun 2024 dan diharapkan dapat dimulai pada bulan depan.
Sekda Ardimartha juga menyampaikan bahwa ada 14 Instansi yang akan bergabung dengan MPP Nagan Raya, tersedia 20 counter, dan 40 layanan pada tahap awal. Layanan prioritas akan diberikan kepada instansi yang lokasinya berjauhan, seperti imigrasi.
“Untuk soft launching MPP Nagan Raya direncanakan pada Kamis, 19 Desember 2024,” ungkapnya.
Sementara itu, Taufiq H.S. dari Tim Deputi KemenPAN-RB mengapresiasi kesiapan Pemkab Nagan Raya dalam membentuk MPP. Ia berharap agar soft launching dapat dipercepat dari Desember 2024.
Taufiq menekankan beberapa hal penting, antara lain lokasi MPP harus mudah diakses oleh masyarakat dan instansi yang tergabung di MPP harus memiliki komitmen kuat untuk bekerja sama.
“Layanan yang disediakan harus menghasilkan produk/output/jasa yang konkrit bagi masyarakat,” tutur Taufiq.
Ia menambahkan bahwa MPP tidak hanya untuk instansi pemerintah, tetapi juga terbuka bagi instansi swasta, BUMN/BUMG, dan perbankan.
“Penataan ruang (layout) renovasi gedung MPP harus memperhatikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi pengunjung,” pungkasnya.
Acara monev dilanjutkan dengan diskusi dan peninjauan langsung lokasi MPP Kabupaten Nagan Raya. Acara ini dihadiri para Asisten Sekda, Sejumlah Kepala SKPK terkait, Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Nagan Raya, serta anggota DPRK Nagan Raya.
Posting Komentar